Amnestidiberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif atau badan yudikatif. Dalam KBBI, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yg diberikan kepala negara kpd seseorang atau sekelompok orang yg telah melakukan tindak pidana tertentu. Sistemkami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS pengampunan hukuman oleh kepada negara pada seseorang. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Negaradi sebelah timur Chili: ARGENTINA; Pengampunan hukuman oleh kepala negara pada seseorang: AMNESTI; Barang yang ditenun dari benang kapas: KAIN; Musang yang berbau busuk: SIGUNG; kalian dapat menjawab semua pertanyaan yang ada di TTS Pintar 2019/2020 dengan mudah. Negaradi sebelah timur Chili: ARGENTINA; Pengampunan hukuman oleh kepala negara pada seseorang: AMNESTI; Barang yang ditenun dari benang kapas: KAIN; Kunci Jawaban TTS Pintar Level 51 - 60. Level 51. Negara di sebelah barat Venezuela: KOLOMBIA; Isak (Inggris): SOB; Sistemkami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS pengampunan hukuman oleh kepala negara . Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. contoh soal essay tentang hak atas kekayaan intelektual. NilaiJawabanSoal/Petunjuk AMNESTI Ampunan Hukum Dari Kepala Negara GRASI Pengampunan hukuman oleh kepala negara PATEN Hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuannya MANDAT Perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak kepada seseorang UNDANG, UNDANG-UNDANG 1 ketentuanketentuan dan peraturanperaturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet menteri, badan eksekutif, dsb dan disahk... LEMBAGA 1 asal mula yang akan jadi sesuatu; bakal binatang, manusia, atau tumbuhan; 2 bentuk rupa, wujud yang asli; 3 acuan; lekatan tt mata cincin ds... UANG 1 alat tukar atau standar ukur nilai kesatuan hitung yang sah, terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak pemerintah suatu negara; 2... AKTIF Fis daerah tempat terjadinya penguatan penyearahan, pancaran cahaya atau peristiwa dinamik yang lain pada suatu peranti semipenghantar; - aliran sun... REMISI Pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana OBAT Yang diberikan oleh dokter kepada pasien DEKRET Perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan berkekuatan hukum AJAR Petunjuk yang diberikan kepada seseorang supaya diketahui PRESIDEN Kepala negara SELAMAT Ucapan yang diberikan kepada seseorang yang telah memenangi sesuatu UPETI Uang emas dsb yang wajib dibayarkan oleh negara kecil kepada raja atau negara berkuasa JABATAN Amanah dan tanggung jawab yang diberikan rakyat kepada seseorang PIALA Benda yang diberikan kepada seseorang karna suatu pencapaian tertentu PREROGATIF Hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara untuk memberi suatu keputusan HIBAH Pemberian yang dilakukan oleh seseorang yang masih hidup kepada pihak lain TILANG Surat ... diberikan oleh polisi kepada para pelanggar peraturan lalu lintas PERS Kebebasan ... hak yang diberikan oleh konstitusional kepada para pewarta berita KANJENG Gelar yang diberikan oleh Sultan Yogyakarta kepada orang yang kedudukannya sepangkat PAJAK Pungutan wajib yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara CHOICE Indonesian ... Awards penghargaan yang diberikan oleh stasiun televisi NET. kepada para seniman SAMBUTAN Kata ... biasa diberikan oleh kepala sekolah saat membuka suatu acara di atas panggung Rabu, 19 September 2018, 0844 Seorang Kepala Daerah mengeluarkan keputusan lisan, agar semua pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan apel pagi setiap hari, yang bertujuan untuk mendisiplinkan pegawai. Namun oleh sejumlah pegawai kegiatan apel pagi setiap hari tersebut dianggap bukanlah cara yang tepat untuk mendisiplinkan pegawai, sehingga mereka mangkir dari kegiatan tersebut. Oleh sang Kepala Daerah, para pegawai diberi sanksi teguran keras. Atas sanksi tersebut, para pegawai tidak terima, dan hendak menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertanyaannya, Apakah Keputusan Kepala Daerah tersebut dapat di perkarakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ? Jelaskan ! Jawab Pendapat saya hal itu tidak dapat di perkarakan melalalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab Keputusan tidak berbentuk Formalitas hitam di atas Putih dengan kata lain tidak memiliki dasar Hukum Merujuk Pada 1. Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009, berbunyi “Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. 2. Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004, berbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” 3. 3. Pasal 1 butir 12 UU Nomor 51 Tahun 2009, tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Obyek sengketa PTUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Penilaian maksimum77 1 TUGAS MAKALAHMATA KULIAH HUKUM PIDANA 1. 12DOSEN PENGAMPU IWAN KURNIAWAN, SH.,MHDISUSUN OLEH NAMA FUTIH NUR ABIYAH NIM 2110113164JURUSAN ILMU HUKUMFAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS ANDALASTAHUN 2021 Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena telah memberikan kesempatan padasaya untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah saya dapatmenyelesaikan makalah yang berjudul Grasi, Amnesti, dan Dinamika Grasi, Amnesti, dan Abolisi, ini disusun untuk memenuhi tugas padamata kuliah Hukum Pidana Universitas Andalas. Selain itu, saya juga berharap agar makalahini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang pentingnya Persatuan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Iwan Kurniawan,SH.,MHselaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Tugas yang telah diberikan ini dapatmenambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang ditekuni penulis. Saya jugamengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunanmakalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dansaran yang membangun akan saya terima demi kesempurnaan makalah 3 Mei 2022PenulisFutih Nur Abiyah2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………… 2DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………... 3BAB I PENDAHULUAN Belakang ………………………………………………………………………... Rumusan Masalah ……………………………………………………………………… Tujuan Masalah ………………………………………………………………………… 4 BAB II PEMBAHASAN Prosedur Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi …………………………………… 5 Perbedaan Antara Grasi, Amnesti, dan Abolisi………………………………………. 6 BAB III Kesimpulan ……………………………………………………………………. Penutup ……………………………………………………………………….. 8Daftar Isi ……………………………………………………………………………………. 9 3 - Dewan Perwakilan Rakyat DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Sesuai Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945, anggota DPR dipilih melalui pemlihan umum pemilu.Sebagai perwakilan rakyat, dalam konsep trias politika, DPR memiliki peranan lembaga legislatif. Lembaga legistlatif berfungsi membuat undang-undang, serta berperan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh lembaga eksekutif. Lantas, apa saja tugas dan wewenang DPR? Baca juga Apa Saja Tugas MPR?Tugas DPR Sebagai lembaga negara, DPR memiliki beberapa tugas, yang diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2014. Tugas DPR, antara lain Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional Prolegnas. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang RUU. Menerima RUU yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, terkait dengan beban keuangan negara. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. Baca juga Apa Saja Tugas DPR? Wewenang DPR Selain tugas, DPR juga memiliki sejumlah wewenang. Merujuk Pasal 71 UU Nomor 17 Tahun 2014, DPR berwenang untuk Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Memberikan persetujuan atau tidak terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perppu yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Membahas RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang/sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Dalam hal ini, semua kesalahan terpidana dihapuskan. Sedangkan, abolisi adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan dan diberikan ketika proses pengadilan sedang atau baru akan berlangsung. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial KY. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan KY untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Memilih 3 orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. Baca juga Gaji Ketua MPR RI Tugas dan wewenang DPR berdasarkan fungsi Ryan Aditya Dewan Perwakilan Rakyat DPR menggelar Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 8/11/2021. Dalam rapat tersebut DPR menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Berdasarkan Pasal 20A ayat 1 UUUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya, antara lain NilaiJawabanSoal/Petunjuk AMNESTI Pengampunan hukuman oleh kepala negara pada seseorang GRASI Pengampunan hukuman oleh kepala negara UNDANG, UNDANG-UNDANG 1 ketentuanketentuan dan peraturanperaturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet menteri, badan eksekutif, dsb dan disahk... LEMBAGA 1 asal mula yang akan jadi sesuatu; bakal binatang, manusia, atau tumbuhan; 2 bentuk rupa, wujud yang asli; 3 acuan; lekatan tt mata cincin ds... AKTIF Fis daerah tempat terjadinya penguatan penyearahan, pancaran cahaya atau peristiwa dinamik yang lain pada suatu peranti semipenghantar; - aliran sun... DEKRET Keputusan atau perintah yang dikeluarkan kepala negara, pengadilan PREROGATIF Hak istimewa yang dimiliki oleh kepala negara untuk memberi suatu keputusan PRESIDEN Kepala negara TAULIAH 1 pelantikan atau pengangkatan menjadi wakil, wali, dsb; 2 surat pengangkatan atau pelantikan; 3 surat kepercayaan yang diserahkan oleh duta besar kpd kepala negara; TUNTUTAN 1 hasil menuntut; 2 sesuatu yang dituntut seperti permintaan keras; gugatan; dakwaan; ~ hukuman beratnya hukuman yang diajukan oleh jaksa; ~ terito... PERSONA 1 orang; pribadi; 2 Ling orang atau benda dalam bahasa ujaran persona I, pembicara; persona II, orang yang diajak bicara; persona III, orang yang di... BELANDA 1 negara kerajaan negeri di Eropa Barat yang berbatasan dengan Belgia dan Jerman Barat; Nederland; 2 orang atau bangsa yang mendiami Nederland; sep... WAWANCARA 1 pertemuan wartawan dengan seseorang pejabat dsb yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam ... BEBAS 1 lepas sama sekali tidak terhalang, terganggu, dsb sehingga boleh bergerak berbicara, berbuat, dsb dengan leluasa burung itu terbang - di angkas... BAHASA 1 Ling sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk mela-hirkan peras... HUKUM 1 peraturan yang dibuat oleh penguasa pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat negara; 2 undang-undang, peratura... ANGIN 1 udara yang bergerak; 2 hawa; udara; 3 kentut; 4 ki desas-desus; kabar yang belum pasti; gelagat yang menyatakan suatu hal yang akan terjadi; 5 kese... KEPALA 1 empu, hulu, sirah, tendas; 2 ki atasan, bos, majikan, pejabat, pembesar, pemimpin; 3 ki akal, pikiran; - adat imam, kepala negeri; - desa lurah; ... UANG 1 alat tukar atau standar ukur nilai kesatuan hitung yang sah, terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak pemerintah suatu negara; 2... TALI 1 barang yang berutas-utas panjang, dibuat dari bermacam-macam bahan sabut kelapa, ijuk, plastik, dsb ada yang dipintal ada yang tidak, gunanya unt... ALAT 1 barang yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu; perkakas; perabotan - tukang kayu; - pertanian; 2 barang yang diapakai untuk mencapai suatu mak... TANAH 1 permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 2 keadaan bumi di suatu tempat; 3 permukaan bumi yang diberi batas; 4 daratan; 5 permukaan bu... SISTEM 1 perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas - pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah dal... ANAK 1 keturunan yang kedua ini bukan - nya, melainkan cucunya; 2 manusia yang masih kecil - itu seharian ditinggal dengan pembantunya saja; 3 binatan... NASIONALISASI Akuisisi oleh negara

pengampunan hukuman oleh kepala negara pada seseorang tts